Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan salah satu Fakultas di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dibina oleh Yayasan P.R. Saraswati yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1946.

Berdirinya Universitas Mahasaraswati Denpasar diawali dengan didirikannya IKIP Saraswati Denpasar pada tanggal 8 Agustus 1963 dengan status Terdaftar : 13/B.Swt/P/65 tanggal 2 Desember 1965. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 691/0/1982 tanggal 8 Maret 1982 diadakan penggabungan IKIP Saraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati Denpasar menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan Fakultas-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi (FE), dan Fakultas Teknik (FT), Terdaftar pada tanggal 2 November 1982, dengan Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0358/0/1982. Sehingga tanggal 2 November dijadikan hari ulang tahun yang diberi nama Badan Kekeluargaan Fakultas Hukum (BKFH) Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar tanggal 23 Januari 1990 statusnya menjadi Diakui dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 036/0/1990, kemudian berubah menjadi Program Studi Ilmu Hukum. Dalam perkembangannya pada tanggal 22 Desember 1998 statusnya menjadi TERAKREDITASI berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 002/BAN-PT/Ak-II/XII/1998. Kemudian tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 424/SK/BANPT/Akred/S/X/2014, menetapkan kembali status TERAKREDITASI Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nilai B.

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar memiliki satu program studi yakni Program Studi Ilmu Hukum. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi ini diarahkan pada tercapainya keunggulan dalam bidang Advokasi. Untuk mencapai keunggulan tersebut pada kurikulum terdapat 3 (dua) program kekhususan yakni :

1. Program Kekhususan Hubungan Negara dan Masyarakat (PK I);

2. Program Kekhususan Hukum dan Perubahan Masyarakat (PK II);

3. Program Kekhususan Law and Entrepreneurship (PK III).

Proses pengembangan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar tidak terlepas perkembangan peraturan perundangundangan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman serta kebutuhan stakeholder dalam rangka mewujudkan lulusan yang bermutu dan mampu berdaya saing secara global. MelaluiUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka seluruh perguruan tinggi didorong untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).KKNI yang terdiri atas sembilan jenjang memiliki implikasi terhadap kurikulum Perguruan Tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Setiap lulusan Perguruan tinggi, termasuk Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar harus mencapai jenjang yang ditetapkan KKNI yakni Lulusan jenjang S-1 masuk pada level 6, sehingga Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar harus menyesuaikan kurikulumnya dengan kurikulum yang ber-KKNI.

Adapun kiat Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah berusaha meningkatkan proses dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada Mahasiswa sehingga Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar lebih dipercaya dan dikenal dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas untuk mampu bersaing di Era Global. Untuk itu jalinan kerja sama dengan berbagai pihak di upayakan dan semakin ditingkatkan dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang Ilmu Hukum.

 

Visi dan Misi Fakultas Hukum

Visi

Visi Fakultas Hukum Unmas Denpasar yaitu “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum yang Bermutu, Beretika, dan Berbudaya”

Uraian Visi :

Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum adalah sebagai institusi penyelenggara kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum untuk memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan dalam pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam rangka peningkatan kualitas litigasi dan non litigasi.

Bermutu adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari input, proses, output dan outcome sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.

Beretika adalah membangun interaksi akademik dan non akademik antar civitas akademika dan lingkungan sosial yang berintegritas.

Berbudaya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam suasana akademik dan non akademik untuk mencapai daya saing tinggi.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Fakultas Hukum Unmas Denpasar memiliki misi sebagai berikut :

  1. Menyelenggarakan pendidikan yang professional dan berintegritas secara berkelanjutan.
  2. Mengembangkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, lembaga dan masyarakat.
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.
  4. Menjalin kerjasama di tingkat internal, regional, nasional dan internasional.

Tujuan

  1. Menghasilkan lulusan yang, kompetitif, kompeten, beretika,bermutu dan berbudaya;
  2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi stakeholder melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional;
  3. Menghasilkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, dan menciptakan rules model sesuai dengan cita hukum.

Sasaran

  1. Meningkatnya kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan pada sivitas akademika dalam rangka tercapainya standar nasional pendidikan tinggi;
  2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berorientasi global berbasis kearifan lokal serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat menuju masyarakat madani (Civil Society);
  3. Terselenggaranya upaya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk pengembangan tri darma perguruan tinggi yang bermutu, beretika dan berbudaya.